Peradilan Salah Kaprah

Sidang kasus perkara antara Janda Pejuang dengan pihak pegadaian masih berlangsung. Walaupun sebenarnya pada sidang ke empat kasus tersebut telah dikemukakan oleh hakim ketua dengan pledoi amar putusannya bahwa pihak kejaksaan telah melakukan dakwaan prematur.

Hari ini, 11 mei 2010 sidang kasus tersebut dilanjutkan kembali dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak terdakwa dan kepolisian. LBH yang melakukan advokasi terhadap terdakwa juga hadir dalam sidang hari ini, 11 Mei 2010. Namun sangat disayangkan bahwa proses peradilan tersebut tidak dihadiri oleh pihak kepolisian sebagai saksi penyidik.

Sidang kasus sengketa Janda pejuang dengan Pegadaian ini dihadiri oleh beberapa elemen dan ormas masyarakat seperti Relawan Dibo Piss dan PPM Jakarta Timur.

Kasus pidana perkara antara janda pejuang dengan pihak pegadaian sesungguhnya merupakan perkara kecil yang bisa diselesaikan secara kekelurgaan menimbang bahwa antara pengguggat dengan tergugat masih memiliki hubungan mengikat di mana (alm ) suami sang janda adalah pegawai di instansi tersebut.

Namun langkah hukum yang ditempuh oleh pihak pegadaian justeru memperkeruh suasana sehingga muncul isu yang melebar. Apalagi pihak pegadaian telah melakukan proses hukum yang justeru berlawanan dengan hukum itu sendiri.  Hal ini diungkapkan oleh hakim ketua dalam putusan selanya pada sidang ke empat perkara tersebut bahwa dakwaan kejaksaan dianggap prematur. Ini merupakan tindakan hukum yang berada di luar hukum. Hakim juga menyatakan bahwa perkara antara janda pejuang dengan pihak pegadaian tersebut masih dalam proses di lembaga Mahkamah Agung.

Peradilan untuk sebuah persidangan tidak bisa dilaksanakan bila kasus dan perkara tersebut masih dalam proses lembaga yang lebih berwenang. Namun, semua itu bisa terjadi dalam tataran hukum di negeri ini. Entahlah apa sesungguhnya melatari semua peristiwa hukum dan pearadilan di negeri yang gemah rifah lohjinawi ini. Lebih miris lagi terjadi terhadap mereka yang telah mewarisi negeri dan tanah air ini. Semoga tulisan ini dapat menghidupkan nurani kita yang telah rapuh oleh bisikan dan kepentingan sesaat. Mari kita mawas diri dari doa orang teraniaya. Dan semoga Peradilan tidak salah kaprah menyidangkan sebuah kasus yang masih dalam kasasi di tingkat MA.

Proses peradilan di PN Jaktim semestinya tidak berlangsung mengingat bahwa Jaksa Penunut Umum telah melakukan proses hukum dan mendahului kebijakan dari instansi yang lebih tinggi, dalam hal ini MA. Masyarakat publik sudah memahami hal ini dan proses peradilan sebaiknya dibatalkan dan menunggu proses dari MA. Apakah hukum dapat dengan mudah dipakai untuk kepentingan pihak tertentu karena jabatan dan kekuasaan? Apakah hukum kemudian harus tunduk oleh kepentingan itu? Atau mungkin ada upaya oleh pihak tertentu untuk mengkriminalisasi perkara ini untuk kepentingan tersebut? Untuk lebih menguatkan hal ini ada baiknya kami turunkan press release LBH yang mendampingi sang janda dalam kasus ini.

PRESS RELEASE

“2 NENEK JANDA PAHLAWAN DIKRIMINALIASI, TERANCAM PIDANA 2 TAHUN”

Belum lepas dari ingatan kita proses hukum yang menimpa Nek Minah, pencuri randu kapas, pencuri sebutir semangka, bahkan rekayas kasus Bibit Chandra. Kali ini yang mejadi korban adalah dua orang janda Pahlawan yang hampir berusia 80 tahun. Kriminalisasi ternyata tidak mengenal status sosial, jabatan dan tingkat kemampuan ekonomi.

Dua nenek yang hampir berusia 80 tahun tersebut adalah Nenek Soetari Soekarno yang merupakan janda alm. R. Soekarno dan Nenek Roesmini janda alm. A. Kusaini. Sejak tahun 80-an mereka menempati rumah negara golongan III Perum Pegadaian (dulu perjan pegadaian). Mereka menempati rumah negara tersebut karena almarhum suami mereka mendapatkan surat penunjukkan rumah dinas ketika mengabdikan diri di perjan Pegadaian. Sebelum mengabdikan diri pada perjan Perum Pegadaian, almarhum suami mereka merupakn Tentara Pelajar Indonesia, yang telah dianugrahi gelar Pahlawan Nasional dan berbagai penghargaan dari negara kedua pahlawan itu. Dan kini kedua almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.

Kriminalisasi terhadap warga negara yang sudah lanjut usia tersebut sebenarnya tidak hanya dialami oleh Nenek Soetari dan nenek Rusmini, melainkan juga dialami oleh Nenek Timoria BR Manurung, Janda pesiunan Penjan Pegadaian, usia 71 tahun) dan juga terhadap Kakek Soegito (81 tahun), pensiunan pegawai pegadaian yang juga merupakan Pahlawan. Namun Nenek  Timoria belum mendapat panggilan sidang , sementara Kakek Soegito statusnya masih tersangka, belum ada proses hukum lanjutan karena kondisinya sudah sangat renta dan tidak mungkin untuk diperiksa.

Persoalan berawal dari penempatan rumah Dinas pegadaian ke-empat orang lanjut usia tersebut bersama keluarga mereka, jl. Cipinang Jaya II RT 007/007 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur pada tahun 1980-an.Mereka berusaha mengajukan hak permohonan pembelian membeli rumah dinas yang mereka tempati di mana menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara . Hal tersebut diperblehka dan telah prseden tahun 1991 yang menyatakan bahwa Rumah Dinas bisa dibeli oleh penghuni. Berulangkali mereka melakukan pengajuan pemilikan namun tidak mendapat respon untuk dikabulkan, bahkan pada tanggal 20 Agustus 2008 Perum Pegadaian mengeluarkan SuratPerintah Pengosongan Rumah Dinas/Jabatan kepada mereka. Surat Perintah Pengosongan tersebut kemudian ditanggapi ke-empat orang penghuni melalui surat kepada Direktur Umum Perum Pegadaian. Namun surat tersebut ditanggapi oleh Direktur Umum & SDM pada 11 November 2008 yang menyatakan rumah masih dibutuhkan untuk pejabat aktif sehingga Surat Permohonan ke-3mpat orang lanjut usia tersebut ditolak dan tidak diteruskan kepada Menkeu. Nenek Soetari, Nenek Rusmini, Nenek Timoria dan Kakek Soegito kemudian menggugat  Surat Dirum &SDM tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur dan saat ini sedang dalam proses Kasus di Mahkamah Agung dengan diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pad tanggal 10 September 2009 dengan  Reg. No. 406 K/TUN/2009.

Belum selesai proses kasasi di Mahkamah Agung, Perum Pegadaian kemduian  mengkriminialisasi Nenek Soetari, Nenek Rusmini, nenek Timoria dan Bpk Soegito ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhan pidana melakukan penyerobotan lahan/tanah orang lain (Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidanan 9 bulan) dan pidana menempati rumah yang bukan haknya (pasal 12 aya (1) jo Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Peukiman). Proses kriminalisasi tersebut pun tidak main-main, bahkan terdapat berbagai dugaan rekayasa dan penyimpangan prosedur. Keluarga mereka harus mengajukan permohonan tidak dilakkan penahanan. Karena akan ditahan ketika proses penuntutan di Kejaksaan egri Jakarta Timur. Bayangkan jika mereka ditahan> BAP Nenek Timoria pun direkayasa, kemudian terdapat pemanggilan sidang yang tidak patut semakin menjelaskan bahwa proses pidana ini adalah rekayasa dan sebuah kriminalisasi.

Besok pada tanggal  17 Maret 2010, nenek Soetari dan Nenek Rusmini akan disidang di Pengadilan negeri Jakarta Timur pada pukul 10 sebagai terdakwa dengan ancaman 2 tahun penjara. Beginilah janda pahlawan diperlakukan di negeri ini, beginilah penghargaan terhadap jasa pahlawan. Wajah keadilan dan kemanusiaan masih digambarkan dengan buruk rupa oleh kepolisian, kejaksaan dan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kami LBH Jakarta mempunyai sikap sebagai berikut:

1. Proses pidana dan kriminalisasi terhadap 4 orang yang sudah lanjut usia merupakan hal yang tidak berperikemanusiaan.

2. Mendesak Kepolisan Republik Indonesia dan kejaksaan untuk menghentikan seluruh proses kriminalisasi terhadap warga negara yang kerap kali terjadi di negeri ini.

3. Mendesak Pemerintah, Menteri BUMN dan Direktur Perum Pegadaian untuk meminta maaf kepada Nenek Soetari, Nenek Rusmini, Nenek Timoria dan Bapak Soegito dan menghargai jas para pahlawan nasional.

4. Kepolisan dan Kejaksaan tidak menghormati proses hukum yang telah ditempuh dimana gugatan Tata Usaha Negara belum berkekuatan hukum tetap.

5. Mendesak Propam dan Kompolnas untuk memeriksa penyidik dan atasan penyidik perkara ini.

6. Mendesak Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan untuk memeriksa Jaksa Penuntut Umum dan atasannya yang menuntut perkara ini.

HORMAT KAMI

Jakarta, 16 Maret 2010

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

KI. AGUS AHMAD, SH                             ALGHIFARI AQSA SH                                 VICKY SILVANIE, SH

Kontak: Ki Agus Ahmad SH (08561085283), Alghifari (08128066410)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s